{"id":6487,"date":"2026-09-03T15:17:04","date_gmt":"2026-09-03T08:17:04","guid":{"rendered":"https:\/\/indomonangjadi.com\/?p=6487"},"modified":"2026-09-03T15:19:09","modified_gmt":"2026-09-03T08:19:09","slug":"imta-2026-panduan-terlengkap-pengertian-prosedur-dkptka-perpanjangan-dan-semua-yang-wajib-diketahui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/indomonangjadi.com\/en\/berita\/imta-2026-panduan-terlengkap-pengertian-prosedur-dkptka-perpanjangan-dan-semua-yang-wajib-diketahui\/","title":{"rendered":"IMTA 2026: Panduan Terlengkap, Pengertian, Prosedur, DKPTKA, Perpanjangan, dan Semua yang Wajib Diketahui"},"content":{"rendered":"

Jika RPTKA adalah izin ‘rencana’ perusahaan untuk menggunakan TKA, maka IMTA adalah izin ‘eksekusi’-nya. IMTA atau Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah dokumen yang secara spesifik dan personal memberikan izin kepada satu orang WNA tertentu untuk bekerja di satu perusahaan tertentu dalam satu jabatan tertentu di Indonesia.<\/p>\n

Tanpa IMTA yang valid, seorang TKA tidak boleh bekerja di Indonesia bahkan sedetik pun. Tidak peduli bahwa KITAS-nya masih berlaku, tidak peduli bahwa kontrak kerjanya sudah ditandatangani. IMTA adalah garis yang memisahkan ‘bekerja legal’ dari ‘bekerja ilegal’ bagi setiap tenaga kerja asing di Indonesia.<\/p>\n

Artikel pillar ini adalah referensi paling lengkap tentang IMTA: dari definisi, fungsi, hubungannya dengan RPTKA dan KITAS, persyaratan, prosedur, DKPTKA, perpanjangan, mutasi, hingga konsekuensi hukum jika IMTA tidak diurus dengan benar.<\/p>\n

 <\/p>\n

Apa Itu IMTA? Definisi, Fungsi, dan Posisi dalam Sistem TKA<\/h2>\n

IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) adalah izin resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang memberikan hak kepada perusahaan untuk mempekerjakan individu WNA tertentu pada jabatan yang sudah disetujui dalam RPTKA.<\/p>\n

IMTA bersifat sangat personal dan sangat spesifik. Ia menyebut nama lengkap TKA, nomor paspor, jabatan yang akan diemban, nama perusahaan pemberi kerja, lokasi kerja, dan periode berlakunya. Perubahan pada satu saja dari elemen-elemen ini memerlukan proses perubahan IMTA.<\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n
📌 Dasar Hukum IMTA<\/strong><\/p>\n

\u2022 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42\u201349<\/p>\n

\u2022 Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing<\/p>\n

\u2022 Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Aturan TKA, regulasi teknis utama<\/p>\n

\u2022 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko (OSS) integrasi sistem<\/p>\n

\u2022 Permenaker No. 4 Tahun 2023 penyesuaian prosedur terbaru<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n
🔗 Posisi IMTA dalam Hierarki Dokumen TKA<\/strong><\/p>\n

RPTKA\u00a0 \u2192 Disetujui Kemnaker (izin perencanaan level perusahaan-jabatan)<\/p>\n

\u2193<\/p>\n

IMTA\u00a0\u00a0 \u2192 Diterbitkan Kemnaker (izin pelaksanaan level individu TKA)\u00a0 \u2190 POSISI IMTA<\/p>\n

\u2193<\/p>\n

KITAS\u00a0 \u2192 Diterbitkan Ditjen Imigrasi (izin tinggal level keimigrasian)<\/p>\n

 <\/p>\n

IMTA adalah penghubung antara izin perencanaan (RPTKA) dan izin tinggal (KITAS).<\/p>\n

Tanpa IMTA, KITAS kerja tidak bisa diproses. Tanpa RPTKA, IMTA tidak bisa diajukan.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Siapa yang Wajib Memiliki IMTA dan Siapa yang Dikecualikan?<\/h2>\n

Wajib IMTA<\/h3>\n
    \n
  • Semua WNA yang bekerja aktif di perusahaan Indonesia dengan menerima upah\/gaji<\/li>\n
  • WNA dalam posisi manajerial, teknis, atau konsultansi yang terikat kontrak kerja<\/li>\n
  • WNA yang menjalankan fungsi operasional atas nama perusahaan Indonesia<\/li>\n
  • WNA yang berstatus sebagai karyawan perusahaan asing yang ditempatkan (seconded) ke entitas Indonesia<\/li>\n<\/ul>\n

    Dikecualikan dari IMTA<\/h3>\n
      \n
    • Direksi atau komisaris yang merupakan pemegang saham perusahaan (gunakan KITAS Investor)<\/li>\n
    • Anggota badan internasional yang diakui pemerintah RI<\/li>\n
    • Diplomat dan staf konsuler negara asing<\/li>\n
    • WNA dalam program G2G (Government to Government)<\/li>\n
    • Tenaga ahli dalam proyek bantuan teknis bilateral resmi yang tidak membayar pajak Indonesia<\/li>\n
    • Pendeta, pastor, imam yang bertugas di lembaga keagamaan resmi<\/li>\n<\/ul>\n

       <\/p>\n

      DKPTKA: Komponen Biaya Terbesar yang Melekat pada IMTA<\/h2>\n

      DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) adalah iuran wajib yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara sebagai kompensasi atas penggunaan TKA. DKPTKA dibayarkan bersamaan dengan pengajuan IMTA, di muka untuk seluruh periode IMTA yang dimohonkan.<\/p>\n\n\n\n
      💰 Detail DKPTKA yang Wajib Dipahami<\/strong><\/p>\n

      Tarif\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : USD 100 per orang TKA per bulan<\/p>\n

      Pembayaran\u00a0 : Di muka untuk seluruh periode IMTA<\/p>\n

      Contoh\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : IMTA 12 bulan = USD 1.200 per TKA<\/p>\n

      IMTA 24 bulan = USD 2.400 per TKA<\/p>\n

      10 TKA dengan IMTA 12 bulan = USD 12.000 sekaligus<\/p>\n

       <\/p>\n

      Mata uang\u00a0\u00a0 : USD \u2014 dibayarkan dalam Rupiah sesuai kurs BI pada hari pembayaran<\/p>\n

      Dana masuk ke : Kas Negara \u2014 digunakan untuk program pelatihan tenaga kerja Indonesia<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

       <\/p>\n

      Perlu dipahami bahwa DKPTKA bukan biaya jasa pengurusan, ini adalah pungutan negara yang wajib dibayar terlepas dari apakah perusahaan menggunakan jasa konsultan atau tidak. Besarannya tetap USD 100\/bulan untuk setiap TKA tanpa pengecualian (kecuali kategori yang dikecualikan dari IMTA).<\/p>\n

       <\/p>\n

      Siapa yang Dikecualikan dari DKPTKA?<\/h3>\n
        \n
      • TKA dalam kategori yang dikecualikan dari IMTA (lihat daftar di atas)<\/li>\n
      • TKA yang bekerja pada instansi pemerintah dan organisasi internasional<\/li>\n
      • TKA dalam program beasiswa atau pertukaran yang tidak menerima gaji dari perusahaan Indonesia<\/li>\n<\/ul>\n

         <\/p>\n

        Persyaratan Dokumen IMTA 2026<\/h2>\n

        IMTA tidak bisa diajukan tanpa RPTKA yang sudah disetujui. Setelah RPTKA ada, berikut dokumen yang diperlukan untuk pengajuan IMTA:<\/p>\n

        Dokumen dari Perusahaan<\/u><\/strong><\/p>\n

          \n
        • Notifikasi RPTKA yang sudah disetujui Kemnaker, wajib ada dan masih berlaku<\/li>\n
        • NIB perusahaan aktif di sistem OSS<\/li>\n
        • Akta pendirian perusahaan beserta semua perubahannya<\/li>\n
        • NPWP perusahaan<\/li>\n
        • Surat pengantar permohonan IMTA dari pimpinan perusahaan<\/li>\n
        • Draft atau salinan kontrak kerja antara perusahaan dan TKA<\/li>\n
        • Bukti telah membayar DKPTKA (dilakukan bersamaan dengan pengajuan atau sebelumnya)<\/li>\n<\/ul>\n

           <\/p>\n

          Dokumen dari TKA<\/u><\/strong><\/p>\n

            \n
          • Paspor asli yang masih berlaku dengan masa berlaku minimal 18 bulan<\/li>\n
          • Pas foto terbaru ukuran 4\u00d76 latar putih (4 lembar)<\/li>\n
          • Curriculum vitae (CV) lengkap dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris<\/li>\n
          • Ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jabatan yang sudah dilegalisasi dan diterjemahkan tersumpah<\/li>\n
          • Surat keterangan pengalaman kerja yang relevan, sudah dilegalisasi dan diterjemahkan<\/li>\n
          • Surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit yang diakui<\/li>\n
          • Surat pernyataan kesediaan mengikuti program alih teknologi<\/li>\n<\/ul>\n

             <\/p>\n

            Jenis-jenis Perubahan IMTA yang Sering Diperlukan<\/h2>\n

            IMTA yang sudah terbit tidak selalu bisa langsung digunakan tanpa perubahan jika ada kondisi yang berbeda dari yang tercantum. Berikut situasi yang memerlukan perubahan atau penerbitan IMTA baru:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
            Situasi Perubahan<\/strong><\/td>\nTindakan yang Diperlukan<\/strong><\/td>\nCatatan Penting<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
            TKA berganti jabatan dalam perusahaan yang sama<\/td>\nIMTA baru (jabatan baru perlu RPTKA baru)<\/td>\nRPTKA lama tidak bisa digunakan untuk jabatan berbeda<\/td>\n<\/tr>\n
            TKA pindah ke anak perusahaan\/afiliasi<\/td>\nIMTA baru atas nama entitas baru<\/td>\nIMTA melekat pada entitas hukum, bukan grup<\/td>\n<\/tr>\n
            TKA pindah lokasi kerja antar provinsi<\/td>\nPerubahan RPTKA + IMTA baru<\/td>\nLokasi baru harus masuk RPTKA terlebih dulu<\/td>\n<\/tr>\n
            TKA berganti paspor (nomor paspor berubah)<\/td>\nPerubahan\/pembaruan IMTA<\/td>\nData paspor di IMTA harus selalu akurat<\/td>\n<\/tr>\n
            Perpanjangan kontrak kerja TKA<\/td>\nPerpanjangan IMTA (setelah RPTKA diperpanjang)<\/td>\nTidak otomatis, harus diajukan aktif<\/td>\n<\/tr>\n
            TKA resign atau kontrak berakhir<\/td>\nPencabutan IMTA + laporan ke Kemnaker<\/td>\nWajib dilaporkan, slot jabatan bisa digunakan lagi<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

             <\/p>\n

            IMTA untuk TKA yang Bekerja di Beberapa Lokasi<\/h2>\n

            Pertanyaan yang sering muncul dari perusahaan dengan operasional di beberapa kota: apakah satu IMTA cukup untuk TKA yang bekerja di banyak lokasi? Jawabannya bergantung pada bagaimana RPTKA disusun.<\/p>\n